Aksi Bela Kendeng Terus Bergulir

Massa memadati depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (9/1), dalam Aksi Bela Kendeng. (Faqih/Manunggal)

Massa memadati depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (9/1), dalam Aksi Bela Kendeng. (Faqih/Manunggal)

ManunggalCybernews–Pro kontra pendirian pabrik semen di Rembang terus bergulir. Senin (9/1), massa dari Aliansi Mahasiswa Semarang yang  menamakan diri sebagai Gerakan Mahasiswa Pendukung Kendeng (GMPK) kembali bergabung dengan warga Kendeng dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK). Selama 21 hari sebelumnya, JM-PPK telah melakukan rangkaian aksi penolakan pembangunan pabrik semen Rembang di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Aksi dimulai sejak pukul sembilan pagi dengan melakukan jalan kaki atau long march dari Kampus Undip Pleburan, Semarang. Sembari membawa spanduk dan poster penolakan bertuliskan “RIP Hati Nurani Ganjar” dan “RIP Keadilan dan Hukum”, massa juga membawa sebuah keranda serta miniatur pocong.

Massa yang terdiri dari beberapa universitas di wilayah Semarang yakni Unnes, Unissula, Polines, UIN Walisongo, Unimus, USM, Unwahas, Undaris, STIE Total Win, Unika dan Undip menuntut Gubernur agar memenuhi putusan Mahkamah Agung dan menarik izin pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng, Rembang.

“GMPK menolak pabrik semen sebagai usaha menjaga kelestarian alam dan soal pegunungan Kendeng. Prinsipnya setiap manusia berhak hidup serta mempertahankan kehidupanya,” tegas Kordinator Aksi, Nico, dalam orasinya.

Ratusan massa melanjutkan aksi demo ke depan Gedung DPRD Jawa Tengah karena perwakilan Komisi D DPRD hendak menemui massa.

Di depan Gedung DPRD, Koordinator JM-PPK, Gunretno juga turut menyambung orasi. “Persoalannya rencana pendirian pabrik semen ini tidak hanya di Rembang, Pati, dan Grobogan karena itu pentingnya memonotorium pabrik semen, karena produk semen kita sudah over hanya untuk kepentingan ekspor. Mahasiswa adalah penerus negri ini, kami harap bisa melanjutkan perjuangan masyarakat Kendeng,”

Selain berorasi, JM-PPK juga menyebarkan selebaran terbatas yang berisikan tiga seruan kepada wakil rakyat DPRD. Tiga seruan tersebut antara lain mendesak Gubernur segera mematuhi putusan MA dan mendorong adanya morotarium tambang pabrik semen, memastikan bahwa keuangan negara berupa investasi yang ditanamkan dalam pabrik PT Semen Indonesia di Rembang dikelola dengan baik dan benar, dan menghentikan intimidasi dan usaha-usaha ke arah kriminalisasi terhadap warga yang menolak kehadiran pabrik semen di Rembang.

Perwakilan massa dari mahasiswa dan warga Kendeng dari JM-PPK sempat masuk ke dalam gedung untuk audiensi dengan Komisi D. Tetapi setelah satu jam berada di dalam Ruang Pertemuan Lantai 2, Gedung Berlian DPRD Jateng, Komisi D belum juga menemui mereka. Kejadian ini menyebabkan massa menjadi kecewa. Mereka mengancam akan membawa massa lebih banyak lagi pada aksi berikutnya.

“Dengan kejadian ini, kami berharap sekali semoga bisa menjadi introspeksi para DPR terhormat. Ini persoalan rakyat, persoalan yang pernah dijanjikan waktunya,” pungkas Gunretno. (Faqih/Manunggal)