Aksi 121, Undip Belum Satu Suara

Kericuhan aksi 121 Semarang dipicu oleh tindakan aparat yg berupaya membubarkan massa karena mencoba membakar ban, Kamis (12/1) di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang. (Faqih/Manunggal)

Kericuhan aksi 121 Semarang dipicu oleh tindakan aparat yg berupaya membubarkan massa karena mencoba membakar ban, Kamis (12/1) di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang. (Faqih/Manunggal)

ManunggalCybernews–Beberapa minggu terakhir, publik Indonesia dibuat ramai akan kebijakan yang diputuskan pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyerukan aksi 121 yang secara serentak digelar di beberapa titik wilayah se-Indonesia.

Dilansir dari rilis hasil konsolidas aksi 121 pada Rabu (11/1), terdapat dua alasan yang membuat BEM Fakultas Undip (FK, FT, FPIK, Fpsi, FIB, FISIP, FH) menyatakan menolak rencana demonstrasi yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Jawa Tengah tersebut. Diantaranya kurangnya detail pengkajian dari BEM SI maupun BEM Undip tentang isu yang akan diangkat dan rendahnya tingkat urgensi dari aksi 121.

Secara kelembagaan, dalam rilisnya BEM Undip menyatakan sikap tidak turun aksi, sehingga tidak memobilisasi massa. Namun BEM Undip tetap mendukung penuh aksi solidaritas BEM se Indonesia, dengan tidak melarang mahasiswa Undip untuk ikut tergabung dalam kordinasi Aliansi Semarang Raya (Undip-Unnes-Upgris-Polines-Unnisula). Sikap ini dibenarkan oleh Mentri Sospol BEM Undip Nurullahi Aditya, sebagai seruan solidaritas. Selain itu aksi ini menurutnya cukup urgen dilakukan guna menyampaikan aspirasi rakyat yang resah atas kebijakan pemerintah, salah satunya pencabutan subsidi listrik dan kenaikan harga BBM.

“Pencabutan BBM non subsisi salah satunya solar akan berimbas kepada nelayan. Dan masih banyak sektor-sektor lain yang berimbas, sehingga aksi ini adalah bentuk sikap keberpihakan kita terhadap rakyat,” kata Aditya.

Aditya sekaligus Koordinator Lapangan Aksi menegaskan bahwa aksi ini merupakan wacana reformasi jilid dua dan bentuk propaganda untuk memberi semangat mahasiswa agar memberi pressure kepada pemerintah supaya bersedia meninjau kembali kebijakannya.

Dalam aksi ini, mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah yang memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif dasar administrasi kendaraan bermotor,  Menurut Jadug Trimulyo, Ketua BEM Undip, kebijakan ini penuh kejanggalan karena antar instansi pemerintah saling lempar tanggung jawab.

Pelaksanaan demo 121 berjalan ricuh. Lantaran mahasiswa yang hendak membakar ban bekas sebagai bentuk rasa kekecewaan dibubarkan oleh polisi. Beberapa mahasiswa juga mendapat pukulan hingga terlibat bentrok dengan polisi. Keadaan bisa kembali terkendali ketika polisi mundur dan masuk ke halaman Kantor Gubernur sehingga tidak terjadi kekacauan yang lebih meluas.

Akhirnya perwakilan dari Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah menemui para demonstran dan menyatakan aspirasi mereka akan diterima dan ditindaklanjuti. Sampai pukul 13.00 WIB aksi berlanjut ke tahap audiensi oleh perwakilan mahasiswa dari masing-masing kampus. (Faqih/Manunggal)