Gelar Diskusi Terbuka, BEM Undip Bahas RUU Cipta Kerja

Suasana Diskusi Akbar bertajuk “RUU Cipta Kerja: Menyejahterakan atau Menyengsarakan” di pelataran Student Center Undip, Kamis (12/3). (Foto: Nabila/Manunggal)

Warta Utamaㅡ Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip menggelar Diskusi Akbar mengenai Omnibus Law bertajuk “RUU Cipta Kerja: Menyejahterakan atau Menyengsarakan” bertempat di Student Center Undip, Kamis (12/3). Selain diadakan sebagai sarana pencerdasan mahasiswa secara umum, acara tersebut juga turut dihadiri perwakilan BEM Fakultas se-Undip.

Krismon, mahasiswa Fakultas Teknik (FT), sebagai  salah  satu peserta mempertanyakan landasan BEM Undip aksi pada Rabu (11/3). “Kok bisa ada aksi dulu baru diskusi? Saya tidak menyalahkan BEM Undip tapi pencerdasan macam apa yang tidak ada landasannya? Kita sebagai mahasiswa akademisi seharusnya tau dulu landasannya!” tanya Krismon, mahasiswa Fakultas Teknik (FT) dalam forum tersebut.

Dalam penjelasan selanjutnya, dijelaskan bahwa sebelumnya pihak BEM Undip bersama BEM Fakultas Hukum (FH) telah mengadakan diskusi terkait RUU Cipta Kerja ini. Dalam diskusi tersebut BEM Undip dan BEM FH berencana mengadakan diskusi besar yang membahas perspektif lain yang tidak dibicarakan pada seminar Omnibus Law yang diselenggarakan oleh IKA Undip, Rabu, (26/2) lalu.

“Pihak BEM Undip sebelumnya telah menggelar diskusi awal bersama dengan BEM FH. (Dan, red) menghasilkan (kesepakatan, red) dari kalangan buruh, masyarakat, dan mahasiswa (untuk, red) mengadakan konsolidasi yang bertempat di SC (Student Center, red) pada malam itu juga. Selanjutnya masyarakat dan buruh tersebut mendesak diadakannya pembentukan aliansi bersama yang kemudian tergabung dalam Rakyat Jawa Tengah Melawan (RAJAM),” jelas Alif, perwakilan dari BEM Undip

Beberapa Pendapat

Akbar, selaku moderator diskusi berpendapat bahwa salah satu permasalahan Omnibus Law ialah tidak adanya keterbukaan dalam penyusunannya. “Ada beberapa asas tidak terbuka dan tidak mengajak diskusi pihak-pihak yang terkena langsung dampak dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” tuturnya.

Selain itu, terdapat sekitar 11 klaster yang dibawa permasalahan RUU Cipta Kerja ini. Beberapa dari BEM Fakultas di Undip telah membuat kajian-kajian yang diproduksi terkait RUU Cipta Kerja ini namun belum mengunggahnya untuk khalayak umum.

“Sudah buat kajian tapi belum diunggah. Sebagai sarjana vokasi, kami memang dituntut agar siap kerja setelah lulus nanti. Beratnya dalam Omnimbus Law, (khususnya, red) RUU Cipta Kerja, ada beberapa peraturan mengangkat isu-isu yang dapat memberatkan untuk mencari lapangan kerja. RUU ini bukan pro vokasi tapi provokasi,” tangkas Hadafi, mahasiswa SV Undip.

Harapan dan Langkah Selanjutnya

Harapannya setiap BEM di fakultas bisa membuat kajian yang membahas RUU Cipta Kerja sesuai konsentrasi masing-masing fakultas apabila memang bersinggungan dalam jangka panjang.

“Kan bisa nanti kita buat gerakan baru. Nanti setiap kajian-kajian yang dibuat fakultas dan langsung dikirim ke DPR. Kan ada namanya RDP (Rapat Dengar Pendapat, red), nanti kalau gagasan kita bagus bisa dipanggil untuk menyampaikannya langsung,” ujar salah satu perwakilan dari BEM Fakultas Ilmu Budaya (FIB).

 

Reporter: Nabilah Lathifah, Winda N
Penulis: Nabilah Lathifah
Editor: Alfiansyah

 


Revisi: Berita ini sebelumnya berjudul “Meski Dinilai Telat, BEM Undip Tetap Gelar Diskusi Omnibus Law”. Terdapat kesalahan pemilihan diksi pada judul membuat beberapa pihak merasa dirugikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *